EKSTERNALITAS
Dalam
suatu perekonomian modern setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan
aktivitas lainnya dan semakin modern suatu perekonomian semakin besar aktivitas
dan semakin banyak kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Keterkaitan suatu
kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar adalah apa
yang disebut dengan ekternalitas .
Jadi
yang dimaksut dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang
mempunyai dampak terhadap org lain tanpa adanya kompensasi apapu juga sehingga
timbul inefisiensi dalam alokasi factor produksi.
Dampak
Eksternalitas
ditinjau
dari dampaknya ekternalitas dapat dibagi menjadi dua yaitu eksternalitas
negative dan eksternalitas positif. Dan yang dimaksud dengan eksternalitas
positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dlakukan oleh
suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang
diuntungkan ,Adapula yang dimaksud dengan eksternalitas negative adalah
dampaknya bagi org lain yang tidak menerima kompensasi sifatnya merugikan.
Dalam
hal adanya eksternalitas dalam suatu aktivitas,maka akan timbul infisiensi.
Inefisiensi akan timbul apabila tindakan seseorang mempengaruhi orang lain dan
tidak tercermin dalam system harga.
Secara
umum adanya eksternalitas tidak akan menganggu tercapainya efisiensi masyarakat
apabila semua dampaknya yang merugikan maupun yang menguntungkan dimasukkan
dalam perhitungan produsen dalam menetapkan jumlah barang yang diproduksikan
,dalam hal ini efisiensi akan tercapai apabila :
|
Dimana
:
MSC
= marginal social costs
PMC
= marginal private costs
MEC
= marginal external costs
MSB
= marginal social costs
MPB
= marginal privat benefit
MEB
= marginal external benefit
Adapula
beberapa kasus yang terjadi adalah :
·Kasus
eksternalitas produksi negative
·Kasus
eksternalitas produksi positif
·Kasus
eksternalitas konsumsi positif
·Kasus
eksternalitas konsumsi negative
JENIS-JENIS EKSTERNALITAS
Selain
pemisahan menurut dampaknya eksternalitas juga dapat dibedakan antara
pihak-pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibat.
pelaku penderita
1
4
3 2 konsumen
1.
Eksternalitas Produsen-produsen
Fungsi produksi A : X=f (Lx, Kx)
Fungsi produksi B: Y=g (Ly,Ky,Kx)
Fungsi produksi A menunjukkan
hubungan fisik antara output dan input, dan jumlah barang X yang dihasilkan
tergantung pad tenaga kerja dan modal yang digunakan. Apabila pengusaha A
mempunyai tujuan memaksimumkan keuntungan dan berada dalam persaingan sempurna,
maka ia akan menggunakan tenaga kerja dan modal sesuai dengan nilai produksi
marginal (value of marginal) kedua input tersebut,yaitu:
W = Px .MPPlx
R = Px. MPPkx
2.
Eksternalitas Produsen – Konsumen
Aktivitas seorang produsen dapat pula menimbulkan
efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat suatu konpensasi apapun juga. Eksternalitas
produsen –konsumen dapat jua dilihat dari segi
pembayaran kepada pemilik fakto produki. Daam kadda optal embayaran
faktor prouksi adalah:
W = (Px +
)
)
R = ( Px +)
)
3.
Eksternalitas Konsumen- Produsen
Apabila suatu aktivitas konsumen
memberikan dampak pad suatu perusahaan, optimalitas penggunaan sumber-sumber
ekonomi akan terjadi biaya marginal aktivitas konsumen (yaitu harga barang
–barang yang dikonsumsi)sama dengan keuntungan marginal yang diterima oleh
semua orang (keuntungan marginal konsumen ditambah dengan nilai produksi
marginal bagi peusahaan yang terkena eksternalitas).
4.
Eksternalitas Konsumen- Konsumen
Aktivitas konsumsi seseorang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepuasan
/ utilitas orang lain tanpa ada suatu konpensasi(dalam hal eksternalitas
positif) atau biaya (dalam hal eksternalitas negative) apapun juga.
CARA MEMPERBAIKI ALOKASI
SUMBER-SUMBER EKONOMI
Adanya
eksternalitas menimbulkan alokasi sumber-sumber ekonomi yang didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan individu pihak yang melakukan suatu aktivitas menjadi
tidak efisien. Hal ini disebabkan karena
perhitungan untung-rugi oleh individu dilakukan tanpa menghiraukan dampak dari
tindakannya terhadap orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Coase
mengemukakan bahwa masalah eksternalitas timbul karena tidak jelasnya hak
pemilikan suatu barang.
PAJAK UNTUK MENGATASI
EKSTERNALITAS
Pemerintah
dapat memecahkan alokasi sumber yang lebih efisien dengan mengenakan pajak
kepada pihak penyebab polusi (misalnya pabrik semen), dimana pajak tersebut
merupakan pajak per unit.
Namun
kelemahan dari kebijakan dari pengenaan pajak adalah penentuan jumlah yang
harus dilakukan dengan coba-coba (trial and error) sehingga membutuhkan waktu
yang lama untuk dapat dilaksanakan secara optimal. Saat pemerintah mengetahui
pajak yang optimal, keadaan sudah berubah sehinggga diperlukan studi lagi yang
memerlikan waktu ayng lama.
PEMBERIAN SUBSIDI
Cara
lain untuk meningkatkan efisien penggunaan factor-faktor produksi karena adanya eksternalitas adalah denagn pemberian subsidi kepada pihak
pabrik yang menimbulkan polusi ats setiap unit produk yang dikurangi
produksinya di bawah OQ1.
Kelemahan
pemberian subsidi untuk mengatasi polusi:
1.
Pemerintah
harus mengetahui tingkat produksi yang ditetapkan pabrik tanpa adanya subsidi.
2.
Analisa
statis dan sifatnya jangka pendek karena tidak memperhatikan kemungkinan
bertambahnya jumlah pabrik yang menimbulkan polusi.
3.
Timbulnya
distorsi lokasi (location distortion). Karena pabrik yang menimbulkan
pencemaran sungai memperoleh subsidi, maka ada kecenderungan pabrik- pabrik
lainya akan cenderung berlokasi dfi tepi
sungai untuk memperoleh subsidi,
4.
Dari
segi moral tidak dibenarkan. Pihak yang menimbulkan pencemaran justru
memperoleh subsidi.
ANALISIS
MANFAAT DAN BIAYA
Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengadakan
evaluasi mengenai penggunaan sumber-sumber ekonomi agar penggunaan
sumber-sumber ekonomi yang langka dapat dilakukan secara efisien, sebab
pemerintah mempunyai banyak program yang harus dilakukan, sedangkan biaya atau
dana yang tersedia sangat terbatas. Evaluasi pengeluaran pemerintah dengan
menggunakan analisis manfaat dan biaya hanya menitikberatkan pada efisiensi
penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain seperti,
distribusi, stabilisasi ekonomi, dsb.
Suatu program yang efisien mungkin tidak akan dilaksanakan karena
menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin pincang. Sebaliknya program yang
dapat menimbulkan distribusi pendapatan yang semakin baik akan dipilih walaupun
program tersebut tidak terlalu efisien ditinjau dari hasil analisis manfaa dan
biaya.
Evaluasi suatu proyek dilakukan dengan cara menimbang
manfaat dan biaya dari proyek tersebut. Apabila manfaat proyek lebih besar
daripada biaya yang di perlukan berarti proyek tersebuta di anggap efisien,
sebaliknya apabila biaya lebih besar daripada manfaat berarti proyek tersebut
dianggap efisien.
Apabila dana pemerintah tidak terbatas makaa
pemerintah harus melaksanakan proyek yang memberikan manfaat lebih besar
daripada biaya yang diperlukan. Alasannya karena proyek pemerintah dibiayai
oleh dana yang diambil dari masyarakat(pajak), sehingga masyarakat tidak dapat
menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang dihasilkan sektor
swsta.
Biaya proyek dikeluarkan dalam waktu yang berbeda-beda
selama umur proyek yang bersangkutan. Karena itu timbul masalah dalam hal
menilai manfaat dan biaya yang akan diterima pada suatu waktu yang akan datang.
Perbedaan itu disebabkan dua faktor yaitu faktor ketidakpastian dan faktor bunga.
Ø Faktor ketidak pastan disebabkan karena setiap manusia
tidak tahu secaara pasti apa yang terjadi pada dirinya dimasa yang akan datang.
Ø Faktor bunga dibagi dua :
1.
Future value
2.
Present value
Adapula
yang dimaksut dengan future value adalah digunakan
untuk menghitung nilai investasi yang akan datang berdasarkan tingkat suku
bunga dan angsuran yang tetap selama periode tertentu , adapula rumusnya adalah
:
|
Dimana :
Pn = nilai uang dimasa datang
P0 = nilai uang sekarang
i = tigkat bunga
n = tahun
Sedangkan
yang dimaksut oleh present value adalah yang digunakan
untuk untuk mengetahui nilai investasi sekarang dari suatu nilai dimasa datang.
Dapat dihitung melalui rumus
|
Dimana
:
U
= jumlah uang yang akan diterima 30 tahun yang akan datang
i=
tingkat bunga
n=
tahun
P0
= nilai sekarang
Adapula penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi seperti keadaan monopoli ,adanya pajak ,pengangguran,surplus
konsumen ,penentuan tingkat bunga .
Langkah-langkah untuk mengevaluasi efisiensi suatu
proyek :
Ø Menentukan semua manfaa dan biaya dari proyek yang
akan di laksanakan
Ø Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah
Ø Menghitung nilai bersih sekarang (NBS)
METODE NILAI
BERSIH SEKARANG (NBS)
|
Keterangan :
NBS = nilai
bersih (manfaat-biaya tahun n)
i = tingkat bunga
n = umur proyek
M =
manfaat
C = Biaya
INTERNAL RATE OF
RETURN
|
METODE RASIO
MANFAAT BIAYA
|
Suatu proyek akan dilaksanakan apabila (M/C) akan
memberikan hasil yang konsisten dengan metode NBS apabila B/C>1 berarti pula
B-C>0.
Metode B-C rasio mempunyai kelemahan dalam hal
membandingkan dua proyek karena tidakadanya pedoman yang jelas mengenai hal-hal
yang masuk sebagai perhitungan biaya atau manfaat. Manfaat selalu dianggap sebagai
biaya (C) yang negatif dan sebaliknya. Oleh karena itu, rasio B/C dapat selalu
dibuat lebih tinggi dengan memasukan biaya sebagai manfaat yang negatif.
LANGKAH-LANGKAH
DALAM EVALUASI SUATU PROYEK
1.
Identifikasi Manfaat dan Biaya Proyek
Manfaat dari suatu proyek dapat dibedakan antara
manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang ditimbuljan karena
meningkatnya hasil atau produktivitas dengan adanya proyek tersebut. Contoh :
Proyek pembangunan dam untuk mengairi sawah. Manfaat tidak langsung adalah
manfaat yang tidak secara langsung disebabkan karena adanya proyek yang akan di
bangun. Contoh : kenaikan produktivitas tanah diluar area pengairan dari dam
tersebut.
Dalam menentukan manfaat suatu proyek, hanya kenaikan
nilai hasil atau kesejahteraan yang di perhitungkan sedangkan kenaikan nilai
dari suatu kekayaan karena adanya proyek tidak di perhitungkan. Contohnya ,pada
proyek pembangunan dam kenaikan harga tanah di sekitar dam tidak di masukkan
dalam manfaat dari proyek tersebut. Hal ini disebabkan karena perhitungan
produktivitas tanah dan kenaikan harga tanah menyebabkan perhitungan ganda dari
manfaat.
2.
Menghitung Manfaat dan Biaya dalam Rupiah
Setelah manfaat dan biaya dapat diidentifikasikan lalu
menghitung semua manfaat dan biaya dalam nilai rupiah. Masalah yang timbul
adalah apabila hasil dari suatu proyek tidak dapat di ukur dalam bentuk rupiah
karena hasil dari proyek tidak dapat dijual. Dalam hal ini yang dilakukan
adalah menghitung nilai manfaat proyek tersebut secara tidak langsung.
PERBEDAAN
ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK PEMERINTAH
Dalam analisis manfaat dan biaya dalam proyek
swasta , manfaat biasanya diukur dengan cara mengalikan jumlah
barang yang di hasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang
langsug digunakan berdasarkan harga pembeliannya. Dalam proyek
pemerintah sumber-sumber ekonomi diukur dengan harga pasar.
Dalam menghitung manfaat dan biaya kita hanya
menghitung manfaat dan biaya yang mencerminkan niai oportunitas hasil proyek
atau biaya proyek.
Faktor yang menyebabkan tidak terdapat harga-harga
sebagaimana yang terjadi :
A.
Keadaan Monopoli
Apabila proyek pemerintah menggunakan faktor produksi
yang dibeli dari pasar persaingan tidak sempurna maka harga-harga faktor
tersebut akan lebih tinggi dari biaya marginalnya. Harga monopoli mencerminkan
nilai barang/input bagi konsumen sedangkan biaya produksi marginal menunjukan
tambahan biaya karena tambahan output.
B.
Adanya Pajak
Apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang
dibayar oleh pembeli lebih tinggi daripada harga yang diterima produsen /
penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah. Kalau jumlah
produksi meningkat/bertambah maka yang dipakai adalah harga yang ditrima
produsen/penjual sedangkan kalau barang sedikit harga pasarlah yang dipakai.
C.
Pengangguran
Suatu proyek mungkin menggunakan tenaga kerja yang
sedang menganggur dengan tak dikehendaki, karena penggunaan tenaga kerja yang
sedang menganggur ini tidak menyebabkan berkurangnya produksi barang dan jasa
dalam perekonomian maka upah yang mereka terima tidak mencerminkan biaya
oportunitas.
Dua masalah dalam menghitung upah tk menganggur :
a.
Apabila
pemerintah melaksanakan kebijakan stabilitasi untuk mempertahankan tingkat
penggunaan tenaga kerja maka penggunaan tenaga kerja yang sedang bekerja dalam
suatu proyek menyebabkan tenaga kerja dan output di sektor lain berkurang.
b.
Apabila tenaga
kerja menganggur yang dipakai dalam suatu proyek mungkin sebenarnya tidak
menganggur secara tidak dihendaki selalu pembangunan proyek yang bersangkutan
maka yang dipakai dalam evaluasi proyek adalah upah bayangan.
D.
Surplus Konsumen
Pada proyek-proyek yang skalanya kecil pembangunannya
tidak akan mempengaruhi harga barang atau output yang dihasilkan proyek
tersebut, sedangkan pada proyek besar
tambahan output atau barang akan menurunkan harga barang tersebut di
pasar.
E.
Penentuan tingkat
Bunga
Tingkat bunga tabanas ,tingkat bunga deposito, tingkat
bunga pinjman bank, dan tingkat bunga tidak resmi.
Keuntungan
analisis manfaat dan biaya
Keuntunganya
adalah dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaaan
sumer-sumber ekonomi secara efisiensi ,sebab program-program pemerintah
dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat
meningkatkan penggunaan factor-faktor produksi.
Kelemahan
analisis manfaat dan biaya
Kelemahannya
adalah karena semua perhitungan dilakukan secara kuantitatif maka analisis ini
tidak mempunyai fleksibilitas sehingga dikatakan bahwa apabila analisis manfaat
dan biaya dilaksanakan terlalu jauh maka pemerintah tidak lagi dilaksanakan
oleh wakil-wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, akan tetapi pemerintah
dilaksanakan oleh computer.
DASAR TEORI PERKEMBANGAN PENGELUARAN PEMERINTAH
Pengeluaran
pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah
menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa maka, pengeluaran
pemerintah mencerminkan biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat
digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :
TEORI MAKRO
1.
Model
pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
Model
ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perekembangan pengeluaran
pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap
awal,tahap menengah, dan tahap lanjut.
Pada
tahap awal perkembangan ekonomi,, persentasi investasi pemerintah terhadap
total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan
prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap
di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas,
namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar.
Musgrave
berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan investasi swasta dalam
persentase terhadap GNP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam
peresentasi terhadap GNP akan semakin kecil.
Pada
tingkat ekonomi yang lebih lanjut, rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi,
aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke
pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas social.
2.
Hukum
wagner
Hukum
wagner adalah sebagai berikut “dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per
kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.
Dalam
hal ini wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar,
yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul
dalam masyarakat, hukun, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.
Kelemahaan
hukum wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori
mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner mensasrkan pandangannya dengan
suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap
pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak telepas dari anggota
masyarakat lainnya.
3.
Teori
peacock dan wiseman
Peacock
dan wiseman adalah 2 orang yang megemukakan teori mengenai perkembangan
pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu
pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran
sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk
membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori
peacock dan wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan
wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai
suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat
memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah.
Banyak
aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, dan ini
disebut dengan efek inspeksi (inspection
effect). Adanya gangguan social juga akan menyebabkan terjadinya
konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang
tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi (concentration effect).
Hipotesa
yang dikemukakan oleh peacock dan wiseman mendapat kritikan dari Bird. Jadi
menurut Bird, efek pengalihan hanya merupakan gejala dalam jangka pendek,
tetapi tidak terjadi dalan jangka panjang.
Suatu
hal yang perlu dicatat dari teori peacock dan wiseman adalah bahwa mereka
mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi
mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Clarke
menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25 persen dari pendapatan nasional.
Apabila limit tersebut dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan social
lainnya.
2. TEORI MIKRO
Tujuan dari teori mikro mengenai
pengembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis factor-faktor
yang menimbulkan permintaan akan barang public dan factor-faktor yang
mempengaruhi tersedianya barang public.
1.
Penentuan
permintaan
Perkembangan
pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa factor dibawah ini :
1. Perubahan
permintaan akan barang public
2. Perubahan
dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang public, dan juga perubahan
dari kombinasi factor produksi yang digunakan dalam proses produksi .
3. Perubahan
kualitas barang public
4. Perubahan
harga-harga factor-faktor produksi
2.
Penentuan
tingkat output
Barang dan jasa public yang disediakan
oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang/jasa yang
dihasilkan. Selain itu para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan
dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa public tersebut dalam menentukan
jumlah barang dan jasa public yang akan disediakan, para politisi memperhatikan
selera atau keinginan masyarakat agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih
mereka sebagai wakil masyarakat.
Dalam hal ini, satu fungsi pemerintahan
diperoleh dari fungsi kepuasan seorang individu dengan menggunakan dasar
“cateris paribus”, termasuk juga asumsi bahwa “harga” dari barang public adalah
konstan
PENERIMAAN
PEMERINTAH : PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN
Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat
dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan
pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman
pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan
dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya.
Penerimaan pemerintah lainnya adalah
dari pajak. Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative
pemeritah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat
dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung
dapat ditunjukan pengunaannya.
Masalah penerimaan pemerintah dari
sektor nonpajak kurang mendapat perhatian karena asal-usul dan
pertanggungjawabannya sudah jelas. Ini berbeda dengan penerimaan Negara dari
pajak, selalu mendapat perhatian yang besar oleh karena dari sektor pajak ini
timbul 2 hal yang sebenarnya merupakan akibat dari adanya aktivitas pemerintah,
yaitu :
1.
Siapakah yang membayar pajak (wajib
pajak)
2.
Siapakah yang pada akhirnya menderita
beban pajak
Aspek yang pertama
kurang menarik bagi para ahli keuangan Negara, oleh karena telah jelas
pihak-pihak yang membayar suatu jenis pajak (wajib pajak) tertentu, yaitu orang
atau badan yang disebutkan dalam undang-undang pajak
Aspek kedua yaitu siapa
yang sebenarnya menderita beban pajak tidaklah sesederhana aspek pertama, oleh
karena pihak yang membayar pajak (wajib pajak ) mungkin bukanlah pihak yang
menderita beban pajak.
Teori yang menganalisis
pihak yang menderita beban pajak disebut teori insidens pajak (tax insidence
theory). Pada umumnya ada 3 konsep beban pajak, yaitu : insidens pajak
absolute; insidens pajak anggaran berimbang (balance budget incidence); dan
insidens pajak differensial (differential incidence). Perbedaan ketiga konsep
tersebut terletak pada pola pengeluaran pemerintah.
INSIDENS
PAJAK (TAX INCIDENCE) DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Musgrave membedakan anlisis insidens
pajak menjadi 3, yaitu :
1. Insidens
pajak anggaran berimbang (balanced – budget incidence)
2. Insidens
pajak differensial (differential incidence)
3. Insidens
pajak absolute (absolute incidence)
insidens
pajak anggaran berimbang ( balanced-budget-incidence)
yang dimaksud dengan
insidens pajak anggaran berimbang (balanced budget incidence) adalah pengaruh
distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari
penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang sama.
Insidens
pajak absolute (absolute incidence)
Klasifikasi analisis
insidens pajak lainnya adalah insidens pajak absolute. Analisis ini hanya
melihat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat
tanpa melihat efek distributive dari jenis jenis pajak lainnya atau efek
distributive dari suatu program pemerintah. Misalnya, kita hanya dapat
menganalisis mengenai dampak redistributive pajak penghasilan saja.
Insidens
pajak diferensial (differential incidence)
Analisis insidens pajak
differensial menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari suatu jenis pajak
apabila digantikan dengan jenis pajak lain untuk membiayai aktivitas pemerintah
dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain, insidens pajak differensial
menganalisis berbagai alternative pembiayaan dengan pajak akan suatu program
pemerintah.
Pendekatan
pada analisis insidens pajak (tax incidence)
Analisis mengenai
insidens pajak dapat dilaksanakan dengan 2 pendekatan yaitu : pendekatan
keseimbangan parsial (partial equilibrium approach) dan pendekatan keseimbangan
umum (general equilibrium approach).
Pendekatan keseimbangan
parsial adalah suatu pendekatan dimana yang dianalisis adalah distribusi
pendapatan yang terjadi dalam suatu pasar saja sebagai akibat adanya suatu
pajak.
Analisis insidens pajak
keseimbangan umum menganalisis pengaruh satu jenis pajak dalam satu pasar
terhadap keseimbangan pada pasar-pasar lainnya yang terkait dengan pihak yang
dikenakan pajak tersebut.
Insidens
pajak keseimbangan parsial
Analisis insidens pajak
dengan menggunakan pendekatan keseimbangan parsial hanya melihat beban akhir
suatu jenis pajak dalam satu pasar saja. Oleh karena itu analisis insidens
pajak keseimbangan parsial tidak dapat digunakan untuk menganalisis pajak
penjualan umum,yaitu pajak penjualan yang dikenakan pada semua jenis barang.
Ada dua jenis pajak
penjualan, yaitu pajak advalorem ( ad valorem tax) dan pajak per unit ( unit
tax ). Yang disebut pajak ad valorem adalah pajak penjuakkan yang dikenakan
berdasarkan nilai. Pajak penjualan dikenakan berdasarkan jumlah unit barang
yang dijual.
Sebetulnya, pajak
penjualan dan cukai kedua-duanya adalah sama, yaitu ternasuk pajak tidak
langsung akan tetapi ada 2 perbedaan yang mendasar antara kedua jenis pajak
tersebut yaitu:
1.
Cukai dikenakan pada barang yang
terbatas
2.
Cukai dimaksudkan untuk mengendalikan/
membatasi konsumsi masyarakat akan suatu barang
Ditinjau dari segi administrasi
maka pajak langsung adalah jenis-jenis pajak yang mempunyai dua ciri berikut :
1.
Mempunyai surat pemberitahuan pajak
(SPT)
2.
Dipungut berkali kali
Dapat tau tidaknya
suatu pajak digeserkan kepada konsumen tergantung padda 4 faktor ekonomi :
1.
Elastisitas penawaran
2.
Elastisitas permintaan
3.
Bentuk pasar
4.
Motivasi pengusaha
PAJAK
PENJUALAN PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
Dalam hal pajak
penjualan dan cukai,pernyataan pemerintah bahwa pajak penjualan dan cukai
sepenuhnya dibayar oleh konsumen, sama artinya dengan menyatakan permintaan
akan barang yang dikenakan pajak/cukai tersebut mempunyai elastisitas sama
dengan nol atau mempunyai elastisistas penawaran sama dengan tak terhingga.
Dalam kenyataannya
sangat sedikit barang yang mempunyai elastisistas sama dengan nol, karena itu
berarti barang tersebut sangat berharga bagi konsumen sehingga berapapun
harganya konsumen bersedia membeli barang tersebut dalam jumlah yang sama, atau
struktur biaya produksi menunjukan constant cost.
Apabila kedua asumsi
tersebut tidak terpenuhi maka pajak tidak langsung hanya dapat digeserkann
epada konsumen sebagian saja dan tidak seluruhnya.
Mana yang lebih besar, beban pajak
yang diderita konsumen ataukah beban pajak yang diderita produsen tergantung
pada elastisitas kurva permintaan dan elastisitas kurwa penawaran.
PAJAK PENJUALAN PADA PASAR MONOPOLI
Pada pasar
monopoli hanya terdapat seorang penjual saja yang menghasilkan satu jenis barang.
Apabila pemerintah mengenakan pajak penjualan yang dibayarkan oleh monopolis.
Analisis insiden pajak secara parsial dapat pula digunakan untuk menganalisi
distribusi beban pajak penjualan pasar monopoli.
PAJAK PENJUALAN
PADA PASAR TIDAK SEMPURNA
Pada pasar
persaingan tidak sempurna pengaruh pajak terhadap harga sangat sulit di
tentukan. Seorang pengusaha pada pasar persaingan tidak sempurna akan menggeser
beban pajak kepada konsumen atau tidak, tergantung produsen yang lain. Karena apabila produsen berusaha menaikan
harga sedangkan produsen-produsen lain tidak produsen itu akan kehilangan
pangsa pasar. Dalam hal ini produsen cenderung menanggung biaya pajak.
Jadi, pajak
penjualan yang oleh pemerinta dibebankan kepad akonsumen pada kenyataannya
mungkin oleh produsen tidak dapat di geserkan sepenuhnya kepada konsumen karena
tergantung beberapa faktor yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran,
motivasi perusahaan dan bentuk pasar
PAJAK PENGHASILAN
Pajak penghasilan dapat di golongkan dalam dua golongan
yaitu, pajak pendapatan perseorangan dan pajak perseroan.
A. Pajak Pendapatan
Perseorangan
Pajak pendapatan perseorangan dikenakan pad asetiap
orang yang memperoleh pendapatan diatas pendapatan kena pajak dalam suatu
periode tertentu.
B. Pajak perseroan
Pajak perseroan di hapuskan oleh pemerintah dan
diganti dengan pajak penghasilan badan, akan tetapi untuk pajak penghasilan
badan ini dikenakan tarif yang sama. Pajak pendapatan badan dikenakan pada
keuntungan yang diperoleh suatu badan
hukum dalam suatu periode tertentu dan untuk selanjutnya pajak ini akan disebut
dengan pajak perseroan atau corporation income tax.
PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
Pada pasar persaingan sempurna seorang pengusaha yang
dikeankan pajak perseroan dalam jangka pendek tidak menggeserkan beban pajak
kepada konsumen. Karena pada pasaar persaingan sempurna seorang produsen tidak
dapat mempengaruhi harga. Karena itu seorang pengusaha yang memperoleh
keuntungan akan menanggung sekuruh beban pajak perseroan, pada pasar persaingan semurna produsen yang
dikenakan pajak perseroan dalam jangka pendek tidak dapat menggeserkan beban
pajaknya kepada pihak lain.
PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR MONOPOLI
Bagi pengusaha dalam pasar monopoli besarnya pajak
perseroan yang dikenakan pada keuntungan perseroan tergantung pada motivasi
pengusaha. Apabila pengusaha mempunyai motiasi keuntungan maksimum, maka ia
akan menetapkan produksi MC=MR. karena keuntungan adalah perbedaan antara
penerimaan total dan biaya total ( TR-TC) pajak perseroan tidak mempengaruhi
baik biaya total maupun penerimaan total, sehingga pajak perseroan tidak
mengubah posisi keutntungan yang maksimum.
Hubungan antara insiden pajak diferensial dan insiden
pajak anggaran berimbang dengan insiden pajak keseimbangan parsial.
Analisis insiden pajak dengan
keseimbangan parsial dapat dibuat selaras dengan analsisi insiden pajak
diferensial dan insiden pajak anggaran berimbang dengan menggunakan asumsi
tertentu mengenai pengeluaran pemerintah.
EFEK PERPAJAKAN DALAM PEREKONOMIAN
Pajak
merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan
,misalnya untuk membiyai penyediaan barang dan jasa public, untuk mengatur
perekonomian ,dapat juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatmnya
yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku masyarakat atau
seseorang.
PAJAK PERSEORANGAN
Adalah
pajak yang dikenakan pada seseorang tanpa mengingat jumlah pendapatannya,
tabungan atau pengeluarannya. Pajak ini dikenakan jumlah yang samapada semua
orang atau dapat dikenakan pada segolongan orang tertentu berdasarkan criteria
tertentu.
PAJAK PENGHASILAN
Sebagaimana telah diuraikan, pajak
penghasilan termasuk salah satu jenis pajak yang menimbulkan distorsi, walaupun
secara umum, pajak penghasilan yang diterapkan secara menyeluruh menimbulkan
distorsi yang paling kecil. Walaupun demikian, ditinjau dari segi keadilan maka
pajak penghasilan merupakan pajak yang baik karena pajak ini struktur pajaknya
dapat dibuat menjadi progresif. Pajak penghasilan dikatakan mempunyai tarif
yang progresif apabila persentasi pajak (terhadap pendapatan) semakin besar
dengan semakin tingginya tingkat pendapatan. Apabila dalam suatu masyarakat
hanya terdapat dua orang, A dan B, maka suatu pajak dapat dikatakan mempunyai
struktur progresif apabila :
|
T = pajak yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak
Y = jumlah atau tingkat pendapatan
A,
B = individu atau wajib pajak A, dan B
Sebaliknya,
suatu struktur pajak dikatakan mempunyai suatu struktur yang regresif: TA/YA
< TB/YB, sedangkan struktur pajak disebut proporsional
apabila:
TA/YA
= TB/YB
Jadi
suatu pajak dikatakan progresif bukanlah karena orang yang pendapatannya besar
membayar pajak yang besar, akan tetapi karena orang yang pendapatannya besar
membayar pajak yang proporsinya (atau persentasenya) terhadap pendapatannya
lebih besar dari orang lain yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil dari
dia.
Menurut
Henry Simons, definisi penghasilan adalah sebagai berikut:
|
di
mana:
Y = pendapatan
C = konsumsi
W = kekayaan
PEMBERIAN
Pemberian – pemberian
yang diterima seseorang dapat dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.
Pemberian uang dalam jumlah yang kecil tetapi dengan frekuensi yang sering
serta tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam menghitung besarnya pendapatan,
akan tetapi pemberian dalam bentuk barang menimbulkan masalah yang lebih besar
dalam penghitungan dan penilaiannya.
BARANG – BARANG YANG
DIHASILKAN DAN DI KONSUMSIKAN SENDIRI
Untuk negara – negara
yang sedang berkembang, aktivitas – aktivitas yang tidak melalui pasar jauh
lebih banyak daripada di negara – negara yang sudah maju. Karena administrasi
perpajakan yang masih kurang baik dank arena sulitnya penilaian dari transaksi
yang tidak melalui pasar maka dalam kenyataannya nilai barang – barang yang
dihasilkan dan dikonsumsikan sendiri tidak dimasukkan sebagai unsure
pendapatan. Hal ini akan menimbulkan masalah dari segi keadilan. Seseorang yang
mendapatkan seluruh pendapatannya dalam bentuk uang dapat dikenakan pajak
sedangkan seorang petani yang menanam padi dan mengkonsumsikannya sendiri akan
terhindar dari pajak, walaupun nilai dari tanaman padinya sama dengan orang
yang menerima gajinya dalam bentuk tunai. Suatu pajak penghasilan haruslah
bersifat adil. Yang dimaksud dengan adil adalah keadilan vertikal (tegak) dan
keadilan horisontal (keadilan datar). Suatu pajak dikatakan mempunyai sifat
keadilan horisontal apabila pajak tersebut memperlakukan orang yang dalam
keadaan yang sama secara sama pula. Jadi jelas bahwa pengecualiaan barang –
barang yang dihasilkan dan dikonsumsikan sendiri ini melanggar asas keadilan
datar.
RUMAH
YANG DIDIAMI SENDIRI
Unsur lain dari pendapatan menurut
H. Simons adalah rumah yang dimiliki dan didiami sendiri. Seseorang yang
mendiami rumahnya sendiri menerima manfaat dari rumah tersebut dan seharusnya
manfaat tersebut dimasukkan dalam komponen pendapatan. Pada prakteknya rumah
yang didiami sendiri tidak dihitung sebagai komponen pendapatan untuk tujuan
pengenaan pajak penghasilan, walaupun pada prinsipnya manfaat rumah yang
didiami sendiri dapat dihitung nilainya dengan cara menghitung imputed rent,
yaitu dengan cara mendasarkan pada nilai sewa dari rumah yang sejenis.
PENGGUNAAN BARANG –
BARANG TAHAN LAMA DAN KEUNTUNGAN MODAL
Penggunaan
barang – barang yang mempunyai unsur kegunaan yang lama, seperti alat – alat
rumah tangga, meja, kursi, dan sebagainya adalah merupakan komponen dari
pendapatan menurut H. Simons. Akan tetapi kesulitan dari penentuan nilai jasa
barang – barang tersebut menyebabkan barang – barang tersebut tidak dimasukkan
sebagai komponen pendapatan untuk tujuan pemungutan pajak penghasilan. Oleh
karena itu pajak penghasilan dipungut terhadap seseorang dengan
mempertimbangkan keadaan orang tersebut. Selain itu, pajak penghasilan yang
baik harus pula mempunyai sifat sensitive terhadap perubahan – perubahan dalam
tarif pajak untuk menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, pajak penghasilan
harus dibuat agar mudah dilaksanakan dan diawasi, oleh karena pengawasan yang
sukar dilakukan akan menyebabkan terjadinya kecurangan – kecurangan di dalam
penetapan besarnya pajak.
PENGARUH PAJAK
PENGHASILAN TERHADAP JAM KERJA
Pajak perseorangan yang disebut
dengan pajak lump sum mengurangi pendapatan setiap orang dalam jumlah yang
sama. Oleh karena pajak tersebut tidak mempengaruhi harga relatif dari barang
dan jasa yang ada (secara langsung) maka pajak ini hanya mempunyai efek
pendapatan (income effect).
PENENTUAN HARGA
BARANG PUBLIK
Penyediaan barang-barang public yang dibtuhkan oleh
pemerintah menilmbulkan persoalan karena barnag-barang tersebut tidak dapat
dijual kepada seorang konsumen saja atau karena tidak efisien . dalam bab ini
akan dibabahaas mengenai penyediaan barang social atau barang public yang dapat
dihubungi suatu harga pada pada barang tersebut ,akan tetapi pemungutan harga
atas penyediaan barang tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme pasar.
Kasus ini terlihat pada suatu industry yang mempunyai s5truktur biaya menurun
dimana untuk industry tersebut sebetulnya mekanisme pasar dapat dipakai untuk
menentukan harga, tetapi harga yang terjadi menjadi sangat tinggi dan jumlah
barang yang diproduksi sangat sedikit .
PAJAK UNTUK MENUTUP DEFISIT
Deficit pemerintah dalam memproduksi barang public
sebebsar OX2 dapat ditutupi dengan pajak ,akan tetapi pemungutan
pajak akan menimbulkan bebrapa masalah. Apabila pajak dikenakan pada msyarakat
alaha jenis pajak lump-sum atau dikenakan dalam jumalh yang sama pada setiap
orang ,maka tidak ada maslah dari segi efisiensi karena pajak ini tidak
mempengaruhi perilaku masyarakat. Akan tetapi pajak lump-sum bertentangan
dengan prinsip kemampuan membayar pajak.
PUNGUTAN UNTUK MENUTUPI DEFISIT
Adalah lebih adil apabila deficit
perusahaan-perusahaan Negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmatai
jasa perusahaan-perusahaannegara tersebut. Masalahnya apabila jumlah piungutan
terlau tinggi karena dimaksutkan untuk menutup biaya produksi maka output yang
diproduksikan akan menjadi terlalu sedikit dan harga menjadi lebih tinggi daripada
harga pada tingkat output yang efisien yaitu pada MC = AR .
DISKRIMINASI HARGA UNTUK MENUTUP DEFISIT
System pungutan di atas berbeda dengan diskriminasi
harga. System diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang harus berbeda
antara jumlah barang yang berbeda seorang konsumen diharuskan membayar harga
sebesar OH2 untuk unit terakhir barang yang dibeli sedangkan untuk
jumlah barang sebelumnya ia harus membayar jumlah yang lebih besar sehingga
perusahaan tersebut dapat mengambil surplus konsumen
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENUTUP DEFISIT
Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai
suatu system pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan Negara. Pada
umunya peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah
dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuik pengembalian modal. Tingkat
pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah harus
sama dengan tingkat pemngembalian modal pada industry-industri swasta lainnya,
sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dan
perusahaa-perusaahaan swasta.dalam hal ini pemerintah aharus menetapkan dengan
tegas semua komponen-komponen biaya produksi.
TEORI SECOND-BEST
Seperti telah diketahui suatu perekonomian akan
mencapai efisiensi yang optimal apabila dalam bidang produksi dan konsumsi
terdapat pasar persaiangan sempuran. Dalam bidang produksi, ini berarti bahwa
semua industry menetapkan harga sesuai dengan penetapan harga marginal. Apabila
argument iatas dikembangkan pada bentuk pasr lainya, maka alokasi sumber yang
optimal tetap akan terjadi apabila semua industry menetapkan harga sebesar
biaya marginalnya. Atau dimana AR = MC .
PENETUAN KAPASITAS PRODUKSI DAN HARGA PEAK – LOAD
Sebelum melakukan suatu investasi untuk menghasilkan
suatu jenis barang tertentu maslaha yang timbul adalah menentukan beberapa
kapasitas produksi yang ingin dipasang oleh karena itu apabila suatu jenis
mesin dengan dengan kapsitas tertentu telah dipasang maka produksi ,maksimal
dibatasi oleh lapasitas produksi. Tingkat produksi pada kapasitas penuh sudah
tidak dapat ditingkatkan lagi sehingga harga berfungsi untuk mengatur jumlah
barabng yang dibeli konsumen.dalam menentukan kapsitas produksi terdapat
perbedaan antara keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan Negara. Dalam
mengambil keputusan investasi pihak swasta hanya mementingkan efisiensi social.
PEAK LOAD PRICING
Seringklai perusahaan menghadapi kurva permintaan
yang berbeda pada dua waktu yang berbeda sehingga daam hal ini perusahaan
seharunsya menteapkan dua harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan
tersebut
.
PENENTUAN HARGA BARANG-BARANG PUBLIK
Ada beberapa jenis barang public yang penetapan
harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar karena prinsip pengecualian
dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dilaksanakan dalam praktik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar